PDIP Berharap Pimpinan KPK Baru Jangan Jadi Alat Penguasa

Harianjogja.com, JAKARTA—PDI Perjuangan (PDIP) berharap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terpilih nanti memiliki integritas dan tidak berpolitik.

Juru Bicara PDIP, Chico Hakim mengaku bahwa pihaknya berharap banyak pada pimpinan KPK yang baru nanti. Chico mengatakan bahwa KPK bakal semakin baik kinerjanya jika para pimpinan barunya nanti tidak berpolitik atau menjadi alat politik para penguasa.

"Harapan saya, pimpinan KPK yang baru nanti berintegritas dan tidak menjadi alat dari penguasa maupun dari kekuatan politik mana pun," kata Chico kepada Bisnis di Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Seperti diketahui, saat ini tengah berlangsung tahapan seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.  Berdasarkan catatan Bisnis, pimpinan KPK 2019–2024 yaitu Nurul Ghufron dan Johanis Tanak kembali mendaftarkan diri menjadi pimpinan KPK periode berikutnya. Keduanya merupakan dua dari 236 orang pendaftar calon pimpinan dan 146 orang calon dewas KPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Proses seleksi administrasi itu merupakan tahapan selanjutnya usai masa pendaftaran dibuka dari 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024.  Usai masa pendaftaran ditutup, pansel mencatat terdapat masing-masing 318 orang pendaftar calon pimpinan serta 207 pendaftar calon dewas KPK periode 2024-2029. 

Artinya, dari total jumlah pendaftar tersebut hanya 74% pendaftar calon pimpinan dan 71% calon dewas KPK yang lulus seleksi administrasi.  Adapun dari 236 pendaftar calon pimpinan yang lolos seleksi administrasi, 221 orang berjenis kelamin laki-laki dan 15 orang perempuan.

Dari total 146 pendaftar calon dewas, 130 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang perempuan.  Berdasarkan profesi, kalangan akademisi paling banyak menjadi pendaftar dan lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK. Totalnya ada sebanyak 50 orang akademisi lolos seleksi administrasi.

Kemudian, diikuti oleh BUMN (6), hakim (17), jaksa (11), polisi (16), lembaga negara lain (4), PNS (26), praktisi (36), swasta (12), TNI (3), auditor (39), LSM (8) dan lain-lain (8).  Hal yang sama juga berlaku untuk calon dewas KPK yang lolos seleksi administrasi, di mana akademisi mendominasi hingga 28 orang.  Profesi lain meliputi BUMN (2), hakim (26), jaksa (7), polisi (7), lembaga negara lain (1), PNS (17), praktisi (12), swasta (11), TNI (1), auditor (19), LSM (1) dan lain-lain (14).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News